Analisis kebijakan wajib belajar 9 tahun : Khamdan, M.Pd.I

WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN
( Analisis PP. No. 47 Tahun 2008 )
Oleh : Khamdan, S.Ag

I. Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.
Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Sedangkan misi pendidikan nasional adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia serta membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Untuk mewujudkan misi tersebut perlu dilakukan langkah dan strategi diantaranya adalah pelaksanaan program wajib belajar.
Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar ini merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Program ini mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
Wajib belajar ini sasaranya adalah setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Artinya setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dengan mengikuti program wajib belajar. Sementara pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sebab wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Untuk melaksanakan program Wajib belajar 9 tahun sebagai payung hukumnya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah no 47 tahun 2008 tentang pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Dalam Ketentuan Umum di sebutkan bahwa program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar.
Sebagaimana sebuah kebijakan baru, setiap lahirnya kebijakan yang berubungan dengan hajat hidup orang banyak pasti akan melahirkan pro dan kontra di masayarakat. Artinya kebijakan tersebut ada yang mendukung dan ada yang menolak dengan segala argumennya. Oleh karena itu dalam tataran baik isi kebijakan , maupun dalam tataran pelaksanaanya perlu analisis yang menyeluruh agar didapatkan sebuah kebijakan yang tepat untuk kepentingan bangsa dan negara.
William N. Dunn mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.
Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.
B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dalam makalah ini menulis akan menganalisis bagaimanakah pelaksanakan wajib belajar sembilan tahun dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terhadap pelaksanakan wajib belajar 9 tahun.
II. Pembahasan
A. Analisis Wajib Belajar dalam PP No. 47 Tahun 2008 dari aspek Hukum.
Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang Wajib belajar merupakan pelaksanaan dari Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Didalam konsideranya dikemukakan PP tersebut merupakan perwujudan dari usaha untuk mengatur pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. PP tersebut di tetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudonono pada tanggal 4 Juli 2008. Pada tanggal, bulan dan tahun yang sama PP tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Andi Mattalata. Kemudian di tetapkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90. Sedangkan penjelasanya dalam Tambahan Lembaran Negara RI No.4863 .
Dalam PP No 47 tahun 2008 tentang Wajib belajar terdiri dari 9 bab dan 16 pasal. Pada bab 1 berisi tentang ketentuan umum yang menjelaskan tentang beberapa pengertian. Diantaranya yang penting tentang wajib belajar dan pendidikan dasar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah, sedangkan Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
Ada penegasan norma sebagai kaidah hukum didalam pengertian tersebut, yaitu yang dimaksud dengan wajib belajar adalah kewajiban bagi setiap warga negara yang sudah mencapai usia pendidikan dasar untuk mengikuti program belajar jenjang pendidikan sekolah dasar ( SD ) dan sekolah menengah lanjutan ( SMP, MTs atau sederajat).
Kaidah-kaidah hukum dalam PP No. 47 tahun 2008 jika dilihat dari aspek hukum tidak dapat dipisahkan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan lain yang terkait, baik yang terkait sebagai satu lembaga hukum maupun yang berada dalam satu lapangan hukum. Untuk itu diperlukan juga memperhatikan keterkaitannya dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial, Menteri Agama dan peraturan pemerintah lainya.
Pendidikan dasar 9 tahun secara hukum merupakan kaidah yang bermaksud mengintegrasikan SD dan SLTP secara konsepsional, dalam arti tanpa pemisah dan merupakan satu satuan pendidikan pada jenjang yang terendah. Pengintegrasian secara konsepsional menempatkan SD dan SLTP sebagai kesatuan program dinyatakan melalui perumusan kurikulum yang berkelanjutan atau secara berkesinambungan. Kedua bentuknya tidak di integrasikan secara fisik dengan tetap berbentuk dua lembaga yang terpisah. Masing-masing dengan kelompok belajar Kelas I sampai VI untuk SD, dan kelas VII sampai kelas IX untuk SMP .
B. Analisis Wajib Belajar dalam perspektif Islam.
Kita perlu ingat kembali juga kepada surat Al Quran yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah adalah menunjuk pada perintah mencari ilmu pengetahuan, yaitu dengan memerintahkan untuk membaca, sebagai kunci ilmu pengetahuan, dan menyebut qalam sebagai alat transformasi ilmu pengetahuan. Allah SWT berfirman :
                        
”Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah.Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.
Dalam Q.S. Al-alaq ini Allah menyebutkan nikmat-Nya dengan mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui. Hal itu menunjukkan akan kemuliaan belajar dan ilmu pengetahuan. Allah SWT mengawali surat dengan menganjurkan membaca yang timbul sifat tahu, lalu mennyebutkan penciptaan manusia secara khusus dan umum.
Menurut Quraisy Shihab sifat pendidikan Al Qur’an adalah ” rabbaniy ” berdasarkan ayat pertama dalam wahyu pertama. Sementara orang yang melaksanakan juga disebut ” rabbaniy ” yang oleh Al Qur’an di jelaskan ciri-cirinya antara lain mengajarkan kitab Allah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ( alam raya ), serta mempelajarinya secara terus menurus ( baca : Qs 3: 79 dan Qs 20 : 114 ) yang sejalan dengan penisbatan yang dianggap sebagai hadis oleh sementara orang “Tuntulah ilmu dari buaian hingga ke liang lahat” . Telah melampaui ide long life education yang dipopulerkan oleh Paul Lengrand .
Dasar-dasar filosofis tentang kewajiban menuntut ilmu juga bisa dikaji dan digali dalam Alquran sebab kitab suci ini banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai ilmu pengetahuan. Sebagai contoh adalah firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah (2): 269.

                  
“Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)”.
Dari keterangan itu jelas sekali betapa al Qur’an menempatkan tentang pentingnya untuk menuntut Ilmu. Keutamaan orang-orang yang berilmu dan beriman sekaligus, diungkapkan Allah dalam ayat-ayat berikut:
•                          
” (Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”. (QS. Az-Zumar (39) : 9).
Pendapat al-Maraghy dalam tafsirnya yang dikutip oleh Abuddin Nata menyebutkan : “Katakanlah hai Rasul kepada kaummu, adakah sama orang-orang yang mengetahui bahwa ia akan mendapatkan pahala karena ketaatan pada Tuhan-nya, dengan orang-orang yang tidak mengetahui hal yang demikian itu ? Ungkapan pertanyaan ini menunjukkan bahwa yang pertama (orang-orang yang mengetahui) akan dapat mencapai derajat kebaikan; sedangkan yang kedua (orang-orang yang tidak mengetahui) akan mendapat kehinaan.”
                                
“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Mujadilah(58) : 11).
Maksudnya dari ayat tersebut adalah Allah SWT akan mengangkat derajat (martabat) orang – orang yang melaksanakan perintahNya dan RasulNya dan orang – orang yang berilmu pengetahuan. Selanjutnya ayat ini mendorong kita mengadakan kegiatan di bidang ilmu pengetahuan, dengan cara mengunjungi dan menghadiri majelis ilmu. Konsekuensi dari usaha mencari ilmu, akan diperolehnya derajat yang tinggi dari Allah SWT.
Sedangkan dalam Hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah, menjelaskan betapa pentingnya mencari ilmu sehingga menjadi sebuah keharusan.
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ
“Telah menceritakan kepadaku Hisyam ibn Ammar, telah menceritakan kepadaku Hafs ibn Sulaiman, telah menceritakan kepadaku Katsir ibn Syindzir dari Muhammad ibn Sirin dari Anas ibn Malik, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW : “Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan orang yang memberikan ilmu (kepercayaan) kepada yang bukan ahlinya bagaikan mengalungi babi hutan dengan intan atau permata atau emas.” (Sunan Ibn Majah no. 220)
Hadits riwayat Ibn Majah tersebut di atas, bahwa belajar adalah suatu keharusan dan juga menekankan bahwa jika suatu ilmu (amanat, wewenang, kepercayaan) diberikan kepada orang yang bukan ahlinya maka bagaikan mengalungi babi hutan dengan intan, permata atau emas. Kalimat perumpamaan ini sebagai simbol bahwa perbuatan tersebut sia-sia (tidak ada manfaatnya) bahkan bisa mengakibatkan kehancuran.
Menurut Al Ghazali ditinjau dari segi akal, Ilmu adalah sesuatu yang palin utama, karena dengan ilmu manusia akan sampai kepada Allah SWT dan menjadi dekat denganNya. Dan pada akhirnya akan memperoleh kebahagiaan abadi dan kenikmatan yang kekal. Ilmu menimbulkan kemuliaan dunia dan akhirat .
Dalam kaitan ini kita dapat mengatakan, bahwa ajaran Islamlah yang amat peduli terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dengan berbagai aspeknya. Pada ayat tersebut terkandung juga motivasi yang amat kuat agar orang giat menuntut ilmu pengetahuan, yaitu dengan memberikan kedudukan yang tinggi dalam pandangan Allah SWT.
Pandangan Islam tentang kewajiban belajar telah jauh melampau pembatasan belajar yang hanya sampai pada pendidikan dasar 9 tahun. Miskipun maksud pembatasan tersebut bukan berarti larangan untuk belajar ke jenjang lebih tinggi, tetapi hanya pada tarap itulah kemampuan pemerintah untuk melaksanakan program kewajiban belajar bagi warganya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang.
C. Analisis Terhadap Pelaksanaan Program Wajib Belajar.
1. Diskripsi Program Wajib Belajar 9 Tahun
Secara historis, program wajib belajar dikumandangkan oleh Pemerintah Suharto yang dituangkan dalam pelitia I miskipun pelaksanaanya baru dimulai pelita IV . Pada momentun hari pendidikan Nasional 2 Mei 1984 hal tersebut dijadikan sebagai pidato politik untuk pelaksanaan program wajib belajar.
Program wajib belajar tersebut ditumpukan kepada anak usia 7 sampai 12 tahun untuk dapat mengenyam pendidikan dasar baik SD, MI atau sederajat. Kewajiban yang terkandung dalam pengertian wajib belajar itu sendiri ditumpukan orang tua untuk menyekolahkan anaknya dilembaga pendidikan dasar, khususnya yang berusia 7 sampai 12 tahun. Walaupun kalau dilihat lebih jauh sebenarnya program wajib belajar sudah pernah dicanangkan tahun 1950-an ketika dilangsungkanya konfrensi UNESCO di India.
Dalam perjalananya program ini terkesan agak lambat, hanya diawal yang kelihatan bersemangat tetapi dalam pelaksanaanya banyak menemui kendala. Hal ini bisa dilihat karena setelah sepuluh tahun pemerintah baru mencanangkan kembali program wajib belajar dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yaitu pada pidato politik saat memperingati hari pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1994.
Rencana wajib belajar sembilan tahun yang dikumandangkan dalam pidato Poltik oleh presiden Suharto, hanya sebatas retorika politik semata, sebab sampai mundurnya tahun 1998 belum pernah dikeluarkan peraturan pemerintah tentang wajib belajar. Memang sebelumnya ada PP No.27 tahun 1990 tentang pendidikan dasar, tetapi secara spesifik belum mengatur tentang pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun.
Jadi sejak di canangkanya program wajar 9 tahun oleh presiden Suharto pada tang 2 Mei 1994 sampai lahirnya PP No. 47 Tahun 2008, pelaksanakan wajib belajar 9 tahun seperti berjalan tanpa arah yang jelas, karena hanya didasarkan peraturan setingkat menteri. Sehingga terkesan pemerintah tidak serius dalam melaksanakan program wajib belajar 9 tahun tersebut. Bagaimana mungkin program wajar 9 tahun dapat selesai tahun 2006, sebagaimana pidato presiden RI pada pengantar RAPBN tahun 2000 .
Seiring dengan lahirnya UU sisdiknas No. 20 Tahun 2003 sebagai pengganti UU No. 2 Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1989, maka pemerintah harus segera menjabarkan pelaksanaan Undang-undang tersebut dalam tataran operasional pelaksanaan, tidak terkecuali dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan secara adalah dan merata. Maka sebagai konsekwensi terhadap di tetapkannya dari UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, maka lahirlah Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar 9 Tahun.
2. Keberhasilan Program Wajar 9 Tahun
Klaim pemerintah terhadap keberhasilan program wajib belajar 9 tahun memang perlu dipertanyakan, sebagaimana yang disampaikan oleh mendiknas Bambang sudibyo bahwa keberhasilan program Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun telah melampau target yaitu mencapai 96,18 %. Target Nasioanal tahun 2010 hanya 95 % . Sebab data ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Kantor Komnas Perlindungan Anak ( PA ), menurut data resmi yang dihimpun dari 33 kantor Komnas Perlindungan Anak di 33 Propinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 sudah mencapai 11, 7 juta jiwa Jumlah itu pasti sudah bertambah lagi tahun ini, mengingat keadaan ekonomi nasional yang kian memburuk.
Ternyata, peningkatan jumlah anak putus sekolah di Indonesia sangat besar, pada tahun 2006 jumlahnya “masih” sekitar 9,7 juta anak; namun setahun kemudian sudah bertambah sekitar 20 % menjadi 11,7 juta jiwa.
Menurut Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, kasus putus sekolah yang paling menonjol tahun ini terjadi di tingkat SMP, yaitu 48 %. Adapun di tingkat SD tercatat 23 %. Sedangkan prosentase jumlah putus sekolah di tingkat SMA adalah 29 %. Kalau digabungkan kelompok usia pubertas, yaitu anak SMP dan SMA, jumlahnya mencapai 77 %. Dengan kata lain, jumlah anak usia remaja yang putus sekolah tahun ini tak kurang dari 8 juta orang .
Sekalipun program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah diterapkan, angka putus sekolah di Indonesia masih tergolong tinggi. Hingga tahun 2010, ada sekitar 12 juta anak yang masih belum bisa menyelesaikan wajib belajar (Wajar) sembilan tahun.Program Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) masih dibutuhkan untuk menekan angka anak putus sekolah. Sayangnya, jumlah orang tua asuh saat ini makin berkurang.
Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo mengemukakan, pemerintah hanya bermain di angka-angka terkait keberhasilan program Wajar Dikdas 9 tahun. Padahal, data yang disodorkan pemerintah itu belum tentu benar. Sementara itu, pengamat pendidikan Winarno Surakhmad menegaskan bahwa program Wajar Dikdas 9 tahun bagi anak berusia 7-12 tahun adalah program yang kental nuansa politik dan hanya membebani guru. “Usaha pemerintah patut dihargai. Akan tetapi, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan peraturan. Wajib belajar misalnya, membutuhkan komitmen baik masyarakat maupun pemerintah, dan itu sulit diatur. Sebagai contoh, program wajar enam tahun yang pernah dicanangkan pemerintah saja keberhasilannya belum dapat dibuktikan. Program itu sudah digiring ke ranah politik, Durasi belajar jangan menjadi substansi, melainkan kompetensi yang harus dicapai peserta didik untuk menghadapi hari ini dan esok. “Wajar Dikdas selama ini lebih menjadi target pemerintah, tetapi target peserta didik luput dari perhatian. Kebijakan wajar itu harus ditempatkan dalam kerangka mencerdaskan bangsa. .
Memang kalau kita cermati , pemerintah hanya ingin mengejar target penuntasan Wajar Dikdas pada 2008 untuk membuktikan kepada dunia internasional, bahwa Indonesia telah berhasil menuntaskan pendidikan anak usia 7-12 tahun. Padahal, program tersebut membawa konsekuensi terhadap para guru, yakni guru akan menanggung beban lebih berat karena jumlah murid yang harus ditampung dalam tiap kelas menjadi lebih banyak. Sementara kemampuan dan kompetensi yang dimiliki guru-guru di Indonesia antara satu provinsi dan provinsi lainnya belum standar. “Bagi guru-guru di daerah tertentu mungkin penambahan jumlah murid dalam setiap kelas bisa menjadi beban karena semakin banyak yang harus diperhatikan. Pada akhirnya yang diutamakan bukan lagi pada kualitas pendidikan siswa, tetapi bagaimana mengejar kuantitas murid yang dapat diluluskan.
Seharusnya tidak perlu ada pembatasan untuk pelaksanaan program wajar harus enam tahun, sembilan tahun atau 12 tahun. “Wajar harus dilakukan seumur hidup, karena penetapan target hanya akan menghasilkan angka kelulusan siswa tanpa diikuti dengan kompetensi.
Pada tataran operasional dilapangan mengenai realisasi wajar 9 tahun, mengalami beberapa penyimpangan, seperti mahalnya pendidikan disekolah sekolah negeri dengan memungut biaya mulai uang masuk, uang gedung, buku, kegiatan dan lain-lain, Padahal, dana-dana tersebut sudah dibebaskan oleh pemerintah melalui pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) kepada sejumlah sekolah. Namun, praktik di sekolah-sekolah masih menunjukkan adanya penyelewengan. Inilah kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan Wajar Dikdas terkait dengan penyediaan sarana pendidikan dasar gratis untuk seluruh lapisan masyarakat. “Kegagalan itu sebenarnya sudah dimulai dari tingkat Depdiknas, yang akhirnya menjalar menjadi berbagai penyelewengan di tingkat sekolah-sekolah.
Pelaksanaan wajar Sembilan tahun jika dilihat dari realita dilapangan maka klaim pemerintah tentang pencapaian target keberhasilan memang patut dipertanyakan. Masih besarnya prosentasi anak putus sekolah yang disampaikan berdasarkan data-data stastistik memang berbanding lurus dengan realita di lapangan. Di kota-kota besar maupun kecil, kita bisa melihat dengan mata kepala telanjang di setiap lampu perempatan jalan kota baik kabupaten maupun propinsi se Indonesia, masih begitu banyak anak usia sekolah di waktu sekolah mereka berkeliaran di jalan dengan mengamen, mengemis dan menjadi pemulung dan sederet pekerjaan yang tidak patut dilakukan oleh anak usia sekolah tersebut. Hal ini dapat dijadikan indikator program wajib belajar Sembilan tahun sampai sekarang belum berhasil.
3. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi terhadap Pelaksanaan Program Wajar 9 tahun.
Kalau kita telaah terhadap pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun sejak digulirkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini diantaranya adalah :
a. Faktor Sosial Budaya
Sebuah program yang berkaitan dengan kebijakan publik akan berjalan dengan baik dan efektif diperlukan sosialisasi berupa pengertian yang baik dan tepat kepada masyarakat tentang pentingnya program ini di jalankan, agar mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh elemen masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program wajar 9 tahun jika ditinjau dari sudut sosial budaya adalah sebagai berikut :
1) Faktor orang tua.
Pendidikan orang tua akan sangat mempengaruhi pola untuk mendidik anak. Sebab hal ini akan berubungan dengan persepsi orang tua terhadap sekolah itu sendiri yang dihubungkan dengan pengalaman invidu dalam mengamati sekolah dan kaitanya dengan kejadian sehari-hari di lingkunganya. Pada sebagian masyarakat kecakapan baca tulis sebagaimana kecakapan lulusan SD pada umumnya digunakan untuk mengubah standar hidup. Gambaran kehidupan semacam ini dapat membentuk opini sebagian masyarakat untuk kurang mengahargai sekolah dan lulusanya. Dalam kondisi seperti ini beberapa kemungkinan bisa terjadi, seperti tidak menyekolahkan anaknya, memperhentikan anaknya sebelum tamat, atau tidak mau tahu tentang bangunan atau keberadaan sekolah dilingkunganya.
2) Faktor Tradisi Masyarakat.
Tradisi dan kebiasaan masyarakat seringkali menghalangi partisipasi anak untuk ke sekolah. Dari beberapa daerah masih ada tradisi anak untuk ikut bepergian jauh bersama orang tuanya, misalnya mengunjungi familinya, orang tua tidak merasakan rugi miskipun mengajak anaknya untuk meninggalkan sekolah dalam jangka waktu yang lama.
Tradisi yang lain adalah masih banyaknya orang di dalam kehidupan bermasyarakat yang beranggapan mendidik anak perempuan kurang menguntungkan, sehingga orang tua enggan untuk menyekolahkan anak perempuan. Karena pada akhirnya perempuan akan menjadi Ibu rumah tangga yang hanya mengurusi pekerjaan-pekerjaan yang dianggap tidak memerlukan sekolah tinggi.
Tradisi lain di masyarakat adalah tentang menikahkan anak perempuan di usia belia. Sebab jika mempunyai anak gadis yang dianggap cukup umur tetapi belum menikah dianggap perempuan yang tidak laku, hal itu menjadi beban dan aib dalam keluarga.
b. Faktor Agama
Pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru juga dapat mempengaruhi keberhasilan terhadap program wajar 9 tahun padahal partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mensuksekan program ini. Khususnya pemeluk agama Islam yang sebagian besar pemeluk di Indonesia.
Ada pemahaman yang salah yang berkembang dimasyarakat, yaitu pendidikan Agama lebih penting dari pada pendidikan umum. Contoh kasuistis yang terjadi di Malang Jawa Timur. Anak-anak tidak tamat SD karena dikehendaki orang tuanya untuk belajar di pesantren. Setelah dikirim ke pesantren anak tersebut tidak kerasan dan pulang kekampungnya, sementara sekolah tidak menerima lagi, sekolah juga kurang lentur untuk memberi kemudahan sementara orang tua kurang informasi yang cukup tentang sekolah .
c. Faktor Ekonomi
Kemiskinan biasanya akan mempengaruhi aspek-aspek lain termasuk pendidikan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa angka kemiskinan masih menduduki prosentasi tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta (13,33%), turun 1,51 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 yang sebesar 32,53 juta (14,15%). Selama periode Maret 2009-Maret 2010, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta (dari 11,91 juta pada Maret 2009 menjadi 11,10 juta pada Maret 2010), sementara di daerah perdesaan berkurang 0,69 juta orang (dari 20,62 juta pada Maret 2009 menjadi 19,93 juta pada Maret 2010) . Angka kemiskinan tersebut berbanding lurus dengan angka usia putus sekolah.
d. Faktor Politik
Kebijakan wajib belajar 9 tahun khususnya dan Pendidikan Nasional pada umumnya tidak disertai dengan kemauan politik yang kuat dari pemerintah. Hal ini ditandai dengan sulitnya pemenuhan anggaran dibidang pendidikan. Seperti pada era pemerintahan orde baru, titik tekan pembangunan adalah pada bidang ekonomi yang diwujudkan dalam pelita I sampai IV. Selanjutnya pada era pemerintahan Megawati sampai dengan Susilo Bambang Yudoyono. Jelas sekali dapat kita lihat betapa beratnya pemerintah untuk memenuhi amanat UU tentang besarnya biaya pendidikan. Sebagaimana telah ditetap dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dimana besarnya anggaran pendidikan selain gaji minimal 20 % dari APBN, tetapi baru tahun 2009 terealisasi, miskipun masih dipertanyakan tentang kejujuran dan transparansi pemerintah tentang pemenuhan tersebut. Pasalnya masih dicurigai bahwa besarnya anggaran 20% tersebut tidak secara total dari seluruh APBN.
D. Penutup
a. Kesimpulan.
Walaupun pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, khususnya pada empat tahun pertama sejak dicanangkan dapat dikatakan berhasil, namun terdapat sejumlah masalah, disamping masalah krisis ekonomi, yang harus mendapat perhatian di masa yang akan datang.
Masalah-masalah tersebut meliputi : Kurangnya daya tampung siswa SLTP, khususnya di daerah pedesaan, terpencil, pedalaman, dan perbatasan. Tingginya angka putus sekolah tingkat SD dan SMP. Rendahnya mutu pendidikan dasar.. Rendahnya partisipasi sebagian kelompok masyarakat dalam mendukung wajib belajar, sebagai akibat adanya hambatan geografis, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.
Jika di tinjau dari realitas di lapangan program wajar Sembilan tahun kurang berhasil, hal ini bisa dilahat dari banyaknya prosentase anak usia putus sekolah.
b. Saran
Koordinasi wajib belajar khususnya di tingkat daerah (propinsi, kabupaten, dan kecamatan) belum berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, kebijakan, strategi dan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang akan datang hendaknya lebih memperhatikan ke empat faktor penghambat tersebut. Penuntasan Wajib Belajar Untuk menuntaskan wajar 9 tahun, sejumlah program esensial dan produktif perlu dilaksanakan, antara lain:
Melanjutkan pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) bagi daerah yang membutuhkan, khususnya di daerah pedesaan. Dalam pembangunan USB, pemetaan sekolah (school mapping) hendaknya menjadi perhatian utama untuk menghindari penutupan sekolah swasta kelas menengah ke bawah. Pembangunan RKB hendaknya memperhatikan faktor yang sama dengan tetap memberi perhatian dan bantuan kepada sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan. Memberdayakan dan meningkatkan mutu SLTP Terbuka yang telah dikembangkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui konsolidasi dan perbaikan manajemen kelembagaan, peningkatan kualitas guru bina dan pamong, perbaikan mutu buku modul, perbaikan proses belajar mengajar, dan peningkatan dukungan dan kerjasama dengan masyarakat.

E. Daftar Pustaka
Abuddin Nata, H, Tafsir Ayat-ayat Pendidikan, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2002.
Ade Irawan, Keberhasilan Wajar 9 Tahun Klaim Politis, dalam Suara Pembaharuan , Sabtu 4 April 2009, hlm. 18-19.
Ary H. Gunawan, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Jakarta : Bina Aksara, 1986.
CD-Program, Mausu’ah al-Hadits al-Syarif al-Kutub at-Tis’ah, 1997, Sunan Ibn Majah,no. 220.
CD- Program ,Al-Qur’an in word.
Dokumen Negara RI, PP No.47 Tahun 2008 tentang wajib belajar.
Hadari Nawawi, Mimi Martini, Kebijakan Pendidikan di Indonesia di tinjau dari sudut Hukum, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994.
Imam Al Ghazali, Muhtashar Ihya’ Ulumuddin, terj. Zaid Husain Al Hamid, Jakarta : Pustaka Amani, 1995.
Ismail SM, Dinamika Pesantren dan Madrasah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.
Quraish Shihab, Membumikan Al Qur’an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung : Mizan, 2007.
Saleh Marzuki, Pendidikan Non Formal Dimensi dalam Keaksaraan Fungsional Pelatihan dan Andragogi, Bandung : Rosdakarya, 2010.

Sofa,”Pengertian dan bentuk analisis kebijakan publik”, dalam website http://massofa.wordpress.com/2008/10/15/pengertian-dan-bentuk-analisis-kebijakan-publik/ ,( 15 Oktober 2008 )
Robert Manurung, “12 Juta Anak Indonesia Putus Sekolah”, dalam Website http://ayomerdeka.wordpress.com/2008/03/22/12-juta-anak-indonesia-putus-sekolah/, (22 Maret 2008 )
Rizki Kurnia Putra, “Wajar 9 Tahun Bebani Guru”, dalam website http://jundul.wordpress.com/2008/11/17/wajar-9-tahun-bebani-guru/, ( 17 Nopember 2008)
Rusman Heriawan, “BPS: Angka Kemiskinan 2010 Tidak Banyak Berubah dari 2009”, Dalam website http ://www. antaranews. com/berita/1260211179 /bps-angka-kemiskinan-2010-tidak-banyak-berubah-dari-2009, (8 Desember 2009 )

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2008
TENTANG
WAJIB BELAJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WAJIB BELAJAR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
(1) Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
(2) Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
(3) Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
(4) Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama.
(5) Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
(6) Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaan Menteri Agama.
(7) Program paket A adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SD.
(8) Program paket B adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMP.
(9) Pemerintah adalah Pemerintah pusat.
(10) Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
(11) Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.
(2) Wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
BAB III
PENYELENGGARAAN
Pasal 3
(1) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
(2) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat.
(3) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat.
(4) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.
(5) Ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan nonformal dan pengakuan hasil pendidikan informal penyelenggara program wajib belajar terhadap pendidikan dasar jalur formal diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
Pasal 4
Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah sesuai kewenangannya, atau masyarakat.
Pasal 5
(1) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
(2) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
(3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada SD/MI atau yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini.
(4) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan.
BAB IV
PENGELOLAAN
Pasal 6
(1) Pengelolaan program wajib belajar secara nasional menjadi tanggung jawab Menteri.
(2) Koordinasi pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat provinsi menjadi tanggung jawab gubernur.
(3) Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota.
(4) Pengelolaan program wajib belajar pada tingkat satuan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan dasar.
(5) Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar di luar negeri menjadi tanggung jawab Kepala Perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri yang bersangkutan.
Pasal 7
(1) Pemerintah menetapkan kebijakan nasional pelaksanaan program wajib belajar yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rencana Strategis Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penyelenggaraan program wajib belajar oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
(4) Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah.
(5) Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah.
(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan program wajib belajar yang diatur oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk kewenangan memberikan sanksi administratif kepada warga negara Indonesia yang memiliki anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak mengikuti program wajib belajar.
BAB V
EVALUASI
Pasal 8
(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar secara berkala.
(2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
a. tingkat pencapaian program wajib belajar;
b. pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar;
c. hasil belajar peserta didik; dan
d. realisasi anggaran.
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri.
(4) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:
a. ketercapaian program wajib belajar;
b. kemajuan program wajib belajar; dan
c. hambatan penyelenggaraan program wajib belajar.
(5) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang didirikan masyarakat sesuai Standar Nasional Pendidikan.
BAB VI
PENJAMINAN WAJIB BELAJAR
Pasal 9
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
(2) Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.
(3) Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
(4) Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
(1) Investasi pada lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
(2) Investasi pada lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara satuan pendidikan.
(3) Biaya operasi pada satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
(4) Ketentuan mengenai investasi dan biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan.
Pasal 11
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya lahan, sarana, dan prasarana selain lahan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya masing-masing, dengan pembagian beban tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan, dan biaya operasi untuk setiap satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar dengan pembagian beban tanggung jawab sebagaimana diatur dalam dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendanaan pendidikan.
(3) Pemerintah provinsi menjamin terselenggaranya koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota di wilayahnya untuk pelaksanaan program wajib belajar.
Pasal 12
(4) Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar wajib mengikuti program wajib belajar.
(5) Setiap warga negara Indonesia yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya.
(6) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar.
BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Pasal 13
(7) Masyarakat berhak:
a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar; serta
b. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.
(8) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar.
(9) Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 14
Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar sesuai kewenangan masing-masing.
Pasal 15
(1) Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar secara nasional.
(2) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan program wajib belajar pada satuan pendidikan di daerah masing-masing.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengarahan, bimbingan, dan pemberian sanksi dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 4 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada Tanggal 4 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 90
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2008
TENTANG
WAJIB BELAJAR

I. UMUM
Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua (education for all).
Program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar.
Program wajib belajar diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dan harus dapat menampung anak yang normal maupun yang berkelainan dan mempunyai hambatan. Peraturan tentang program wajib belajar mencakup hak dan kewajiban warga negara Indonesia, tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar perlu dievaluasi pencapaiannya minimal setiap tiga tahun. Sebagai bentuk dari akuntabilitas publik, masyarakat berhak mendapat data dan informasi tentang hasil evaluasi penyelenggaraan program wajib belajar tersebut.
Program wajib belajar merupakan gerakan nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan oleh Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud SD termasuk SDLB. Yang dimaksud SMP termasuk SMPLB.
Bentuk lain yang sederajat dengan SD dan MI antara lain Paket A, pendidikan diniyah dasar, dan Adi Vidyalaya (AV), sedangkan bentuk lain yang sederajat dengan SMP dan MTs antara lain Paket B, pendidikan diniyah menengah pertama, dan Madyama Vidyalaya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah antara lain MI dan MTs yang berada di dalam pembinaan Departemen Agama, atau SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah karena kondisi tertentu atau berlokasi di luar negeri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Sanksi administratif dalam ketentuan ini dapat berupa tindakan paksa agar anaknya mengikuti program wajib belajar, penghentian sementara atau penundaan pelayanan kepemerintahan.
Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Bentuk pelaksanaan hak masyarakat, antara lain:
a. ikut memberikan masukan untuk pelaksanaan program;
b. mengikut sertakan anaknya yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun untuk mengikuti program wajib belajar;
c. ikut memantau, mengawasi pelaksanaan wajib belajar, memantau anak usia wajib belajar yang belum mengikuti wajib belajar, menyelenggarakan program wajib belajar di sekitar tempat tinggalnya;
d. ikut memberi penilaian tentang keterlaksanaan program wajib belajar, mendata anak usia wajib belajar, ikut serta dalam proses pembelajaran dan penilaian, serta keberlangsungan program wajib belajar.
Ayat (2)
Bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat, antara lain:
a. sebagai orangtua memberikan pendidikan dasar bagi anaknya yang sesuai program wajib belajar;
b. berperanserta dalam bentuk pemberian dukungan sumberdaya (dana, sarana dan prasarana, tenaga, penyelenggaraan, manajemen) menjadi orang tua asuh.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4863

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s